Kebijakan Fiskal : Pengertian, Unsur, Macam dan Contohnya Lengkap

Posted on

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan system meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Kebijakan fiscal sama seperti kebijakan moneter karena sama – sama mengatur keuangan negara dengan system pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan ini juga merupakan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan dana-dana dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tentunya pembangunan membutuhkan banyak dana untuk sarana prasarana dan penunjang aspek pembangunan lainnya. Peran kebijakan fiscal ini sangat besar bagi pembangunan yaitu sebagai penerimaan atau pengeluaran negara. Alat utama dalam kebijakan fiscal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak.

B. Unsur-Unsur Dan Aspek Dalam Kebijakan Fiskal

Terdapat beberapa unsur-unsur yang terkait dengan kebijakan fiscal, diantaranya adalah:

1. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah ini sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu pemerintahan tersebut. Pengeluaran ini bisa berupa pengeluaran rutin maupun incidental di pemerintahan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang setiap bulan atau triwulan rutin dikeluarkan dalam pemerintahan. Sedangkan pengeluaran incidental adalah pengeluaran yang tidak tercatat dalam anggaran.

2. Pajak

Pajak adalah penyumbang pendapatan negara terbesar. Pajak sangat penting untuk menunjang pembangunan di dalam suatu pemerintahan atau negara. Sekitar lebih dari 80% pendapatan negara dihasilkan dari berbagai macam pajak yang dibayarkan oleh warganegara. Pajak juga merupakan salah satu dari tiga sumber pembiayaan Negara selain pinjaman luar maupun dalam negeri dan penjualan sumber daya alam. Pajak memang bersifat memaksa dan tidak serta merta langsung dirasakan keuntungan dari pajak ini. Berikut adalah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu:

  • PPh (Pajak Penghasilan)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan pembayar pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah.

  • PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan untuk benda yang dikonsumsi oleh konsumen dan terkena pajak di dalam daerah pabean. Siapapun yang mengkonsumsi barang kena pajak dikenakan PPN seperti: pribadi, perusahaan dan pemerintah.

  • PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah)

Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah ini dikenakan untuk barang-barang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh konsumen tertentu, barang yang dikonsumsi untu status saja, barang yan jika rusak dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

  • BM (Bea Materai)

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, akta notaris, surat perjanjian dengan jumlah sesuai ketentuan.

  • PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sector 3

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang biasa dikenakan atas pemanfaatan atau kepemilikan tanah ataupun bangunan. Penerimaan PBB ini diserahkan kepada pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota.

  • Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Adalah merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

  • Pajak propinsi dan pajak kabupaten kota.

Meliputi pajak yang merupakan pembiayaan untuk daerah masing-masing, contohnya: pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, parkir dan lain-lain yang dikelola pemasukan dan pengeluarannya oleh daerah.

3. Penerimaan atau Pengeluaran Negara

Penerimaan dan pengeluaran negara ini sudah tercantum dalam undang-undang. Berikut adalah sumber penerimaan negara berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara:

  • Penerimaan Pajak

Contohnya: PPh, PPN, PBB, dll.

  • Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Penerimaan ini meliputi: penerimaan sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Selanjutnya adalah tentang pos pengeluaran negara adalah sebagai berikut:

  • Belanja

Belanja ini terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

  • Pembayaran kewajiban negara atau tagihan dari pihak ke 3 (pembayaran hutang)

C. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan fiskal dari segi teori

  • Kebijakan fiskal fungsional berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan lowongan kerja bagi warganegara.
  • Kebijakan fiskal yang disengaja adalah cara mengatasi masalah ekonomi dengan memanipulasi anggaran belanja baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja: membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak dan membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya.
  • Kebijakan fiskal yang tidak disengaja: merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu meningkat. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah pajak progresif dan asuransi pengangguran.

2. Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran

Kebijakan fiskal seimbang: merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dampak yang ditimbulkan adalah kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

  • Kebijakan fiskal surplus: pada kebijakan ini jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
  • Kebijakan fiskal defisit: merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan untuk mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara akan selalu dalam keadaan defisit.
  • Kebijakan fiskal dinamis: kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

D. Contoh-Contoh Kebijakan Fiskal

Berikut adalah contoh-contoh kebijakan fiscal yang dapat membantu pembangunan:

1. Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak)

Merupakan nomor yang diberikan kepada warganegara wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP dapat digunakan unytuk membuat SIUP, melaksanakan uurusan perpajakan, syarat pembuatan rekening bank, membeli produk investasi dan lain-lain.

2. Melakukan penghematan pengeluaran negara

Hal ini dilakukan untuk penyelamatan pembangunan. Penghematan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara salah satunya adalah menghemat apa yang rutin dikeluarkan oleh negara, contohnya: pembayaran pensiunan.

3. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak

Kenaikan jumlah pajak dan jenis pajak disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak yang dibebankan kepada warganegara akhirnya juga kembali kepada masyarakat dengan bentuk lain yang lebih bermanfaat.

4. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah

Demikian sedikit paparan berhubungan dengan kebijakan fiskal suatu negara dan contoh-contoh kebijakan fiskal yang sudah pernah dilakukan negara Indonesia. Semoga paparan di atas bisa membantu tentang penjelasan yang berhubungan dengan fiskal, negara dan warganegara.